PDA

View Full Version : Historical Event sejarah demokrasi indonesia era Bung Karno



ichreza
17-02-2011, 12:18 PM
Tahun-Tahun Menyongsong Bahaya


Konstelasi Demokrasi Terpimpin diwarnai konflik antara dua kekuatan politik
besar: PKI dan Angkatan Darat. Tapi, dalam perjalanannya, bandul
keseimbangan yang dimainkan Soekarno condong ke kiri. (photo: Poster Bung
Karno, Bung Karno dan Nasution, Bung Karno pada HUT PKI tahun 1965, Bung
Karno saat melantik pengurus besar front nasional)


Situasi menjelang Juli 1959 itu mendukung Soekarno sebagai pemimpin yang
berdiri di atas krisis. Tanggal 29 Mei, sidang Konstituante menolak usul NU
memasukkan Piagam Jakarta sebagai Mukadimah Undang-Undang Dasar. Lalu,
digelarlah pemungutan suara untuk mengukuhkan Konstitusi 1945, sesuai dengan
imbauan Soekarno. Tiga kali pemungutan suara, tapi yang mendukung UUD 1945
belum juga mencapai jumlah dua pertiga suara yang diperlukan. Macet.


Maka, A.H. Nasution, sebagai penguasa perang tertinggi negara "dalam keadaan
bahaya", SOB, mengontak Soekarno, yang kala itu sedang melawat ke Tokyo.
Nasution usul, langkahi saja konstitusi dan mengumumkan UUD 45 dengan suatu
dekrit presiden.


Kenapa Nasution tidak mengambil alih saja kekuasaan yang sudah di pucuk jari
itu? "Pikiran seperti itu sama sekali tidak pernah terlintas," kata Nasution
beberapa waktu lalu. Bagi pengamat Deliar Noer, sikap Nasution itu ambigu,
tidak jelas. Sebab, meski punya posisi menentukan, kata Deliar, pada saat
yang menentukan dia tak muncul.


Tak pelak lagi, kehadiran Soekarno bak ditunggu-tunggu. Slogan "Hidup Bung
Karno" membentang, disusul seruan "Rakyat yang sudah lama menderita mendesak
presiden bertindak tegas." Begitulah, seusai berapat dengan para menteri dan
pembantunya di Dewan Nasional, Soekarno segera bertindak. Tanggal 5 Juli
1959, dalam suatu upacara singkat, hanya 15 menit, di Istana, keluarlah
dekrit: membubarkan Konstituante dan mengumumkan berlakunya UUD 1945
kembali.


Bagi Soekarno, tindakannya itu didasarkan pada staatsnoodrecht, hukum
keselamatan negara dalam keadaan bahaya yang luar biasa. Yang terang,
Angkatan Darat di bawah pimpinan Nasution berada di belakangnya. Ini bagai
kafilah yang tetap saja berlalu meski banyak kalangan yang menilai bahwa
dekrit itu inkonstitusional alias tidak berdasarkan konstitusi. Mestinya
kekuasaan presiden memang tidak sampai sejauh itu: mengubah konstitusi
dengan memakai konstitusi sebagai dasarnya.


Namun, pagi-pagi Soekarno menyangkal keras punya keinginan berkuasa sebagai
seorang diktator. Yang ia inginkan adalah Demokrasi Terpimpin. "Saya bukan
presiden direktur dari Republik Indonesia dan saya tidak ingin jadi
diktator, karena ini berlawanan dengan kesadaranku," ujarnya.


Pembentukan Demokrasi Terpimpin itu kemudian bergantung pada kemampuan
Soekarno memainkan perimbangan di antara kekuatan-kekuatan di sekitarnya.
Partai Komunis Indonesia-- pengumpul suara nomor empat dalam Pemilu 1955 dan
tampil luar biasa dalam pengumpulan suara di pedesaan Jawa--tampil sebagai
pengimbang tentara, yang mendapat angin dari Soekarno. Dalam pengamatan
Herbert Feith, Soekarno menggunakan PKI untuk mendapatkan konsesi dari pihak
Angkatan Darat.


Soekarno sendiri membantah menyeret kabinetnya ke aliran kiri. "Buat saya,
tidak ada istilah kiri, tidak ada istilah kanan. Saya sekadar menghendaki
bangsa Indonesia utuh kembali," katanya.


Namun, ini ironis. Nyatanya Soekarno menyingkirkan mereka yang tidak sejalan
dengannya. Pengumpul suara terbanyak Pemilu 1955, Masyumi, tersingkir. Meski
masih ada NU, golongan Islam jelas mundur sebagai kekuatan politik.


Kekuatan partai politik pudar begitu tahun 1960 Soekarno melarang kegiatan
partai. Beberapa pemimpin politik dijebloskan ke penjara. Ini mengingatkan
orang pada pidatonya beberapa tahun sebelumnya: "Mimpiku ialah supaya
pemimpin-pemimpin partai bersama-sama bermusyawarah untuk mengambil satu
keputusan. Mari kita bersama-sama bersatu padu untuk mengubur semua partai."


Berkibarnya Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan puncak di tangan Soekarno
berarti juga menyingkirkan saingan politik lamanya: Hatta dan Syahrir,
walaupun sebenarnya Syahrir tak pernah lagi menjadi tokoh resmi sejak 1949,
dan Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sejak 1956. Soekarno makin
melenggang dengan obsesinya, karena ia menolak tuntutan berbagai kalangan
agar dwitunggal--Soekarno-Hatta--dipulihkan kembali.


Untuk menjalankan praktek kenegaraan, lembaga-lembaga tinggi negara segera
diisi. MPR, DPR, DPA, dibentuk sementara menunggu pemilihan umum (yang
akhirnya tak juga berlangsung selama era ini). Di samping lembaga yang
tercantum dalam konstitusi, Soekarno juga menyusun badan-badan yang punya
tujuan khusus. Yang terpenting adalah Dewan Perancang Nasional, yang
dipimpin Profesor M. Yamin. Sebagai tambahan lembaga perwakilan, berdiri
pula Front Nasional, untuk menggantikan Front Pembebasan Irian Barat yang
dikuasai tentara. Front Nasional ini gagasan lama Soekarno, yang diharapkan
menjadi organisasi yang dapat mengerahkan dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, dan memberi akses langsung ke rakyat melampaui partai politik.


Sementara, katanya, menunggu terbentuknya Undang-Undang Pemilu, anggota MPR,
DPR, DPA itu semuanya diisi lewat pengangkatan presiden. Sistem
ketatanegaraan jadi membingungkan. Mestinya presiden bertanggung jawab
kepada MPR sesuai dengan UUD 1945, namun kenyataannya MPRS (Sementara)
justru diangkat presiden. Lalu, bagaimana mengharapkan lembaga itu berfungsi
mengawasi jalannya eksekutif?


Toh, DPRS sempat menunjukkan kemandirian lembaganya, yakni ketika (1960)
mereka menolak rencana anggaran belanja yang diajukan pemerintah. Mereka
cuma menyetujui separuh rencana anggaran. Akibatnya, Soekarno turun tangan,
menelurkan keputusan presiden me-recall DPRS. Lalu ia membentuk DPR baru
dengan nama DPRGR (Gotong Royong). Anggotanya diangkat berdasarkan
perimbangan kekuatan: PNI, NU, PKI, golongan kekaryaan, ABRI, buruh, tani,
dan sebagainya.


Seiring dengan itu, MPRS makin melambungkan Soekarno dengan berbagai gelar
agung, bagai kebulatan tekad: "Presiden Seumur Hidup", "Pemimpin Besar
Revolusi", "Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat". Dan makin lazim pula
panggilan kepada Bung Karno diawali dengan "Paduka yang Mulia".


Presiden Soekarno sendiri memang menyukai--dan semakin
mementingkan--lambang. Yang tersohor waktu itu adalah Ajaran Pemimpin Besar
Revolusi. Ini bisa disarikan dari berbagai pemikirannya seperti yang
tertuang dalam buku Sarinah, Di Bawah Bendera Revolusi, Tujuh Bahan Pokok
Indoktrinasi (Tubapi), serta pidato Bung Karno di PBB dan setiap peringatan
17 Agustus, yang diberi judul macam-macam: Tavip (Tahun Vivere Pericoloso),
Takem (Tahun Kemenangan), Gesuri (Genta Suara Revolusi), dan sebagainya.


Pangkal ajaran itu bisa ditarik dari pidato peringatan Kemerdekaan RI, 1959,
yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Menurut Bung Karno, revolusi
Indonesia berlangsung dua tahap, yakni dimulai dengan tahap revolusi
nasional-demokratis untuk mengikis sisa-sisa imperialisme dan feodalisme,
misalnya dengan menjalankan Dekon (deklarasi ekonomi) dan Berdikari (berdiri
di atas kaki sendiri). Lalu dilanjutkan dengan tahapan sosialisme Indonesia.


Panjang lebar Soekarno mengecam keras pada free fight liberalism,
"reformisme" dan "kompromi". Soekarno berpendapat, semua kekecewaan selama
sepuluh tahun, pada zaman Demokrasi Parlementer, bersumber dari kesediaan
sebagian pemimpin meninggalkan rel revolusi. Tiga bulan setelah pidato
kenegaraannya, Soekarno menyatakan naskah pidato kenegaraannya itu sebagai
"Manifesto Politik Republik Indonesia", disingkat "Manipol". "Aku sekadar
menggalinya dari buminya Ibu Pertiwi. Manipol lahir dari kandungannya Ibu
Sejarah," tutur Bung Karno dengan tegas.


Dalam pidatonya di awal 1960, Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa
revolusi Indonesia mengandung lima gagasan penting. Pertama, Undang-Undang
Dasar 1945. Kedua, Sosialisme ala Indonesia. Ketiga, Demokrasi Terpimpin.
Keempat, Ekonomi Terpimpin. Dan kelima, Kepribadian Indonesia. Kelima
gagasan itu disingkat "Usdek". Jadilah ajaran yang bernama "Manipol- Usdek".


Ajaran Bung Karno yang tertuang dalam berbagai pidatonya itu kemudian
menjadi Ketetapan MPRS. Ini menjadi pedoman pelaksanaan Manipol-Usdek. Tokoh
penting yang menjabarkan luas ajaran-ajaran Soekarno itu adalah Sayuti Melik
dan Roeslan Abdulgani, yang juga menjadi Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi
dan kesohor dengan gelar "Jubir Usman".


Ideologi Manipol-Usdek ini disebarluaskan, namun terasa dipaksakan. Apalagi,
Manipol-Usdek merumuskan pers begini: "Pers harus berperan sebagai alat
perjuangan untuk penyelesaian revolusi". Redaksi surat kabar diharuskan
berjanji setia kepada ideologi negara. Maka, pembredelan menjadi kelaziman
dalam era Demokrasi Terpimpin. Koran-koran yang bersimpati pada Masyumi dan
PSI dibungkam selama-lamanya, dan wartawannya dijebloskan ke bui. Wartawan
pun mulai masuk program indoktrinasi. Tapi, di sisi lain, segera oplah surat
kabar merosot. Dari sejuta eksemplar lebih pada 1959 ke angka 700.000
eksemplar pada 1961.


Para pimpinan PKI makin masuk dalam inner-circle Soekarno. Gejalanya tampak
mulai Agustus 1960, tatkala Soekarno mengangkat Aidit dan Nyoto dalam
pengurus Front Nasional. Sebulan setelah diangkat, Aidit masuk dalam
rombongan Soekarno di Sidang Umum PBB. Soekarno, dalam pidatonya, juga
melancarkan serangan terhadap para pemimpin politik yang menderita penyakit
communisto phobia.


Gagasan itu berlanjut dengan niatnya memasukkan PKI dalam kabinet, yang
menurut Soekarno mewakili aliran pokok yang terdapat dalam revolusi
Indonesia: Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Lambang persatuan versi
Soekarno ini dikenal dengan singkatan Nasakom. Ide ini sebenarnya pernah
dilontarkan Bung Karno pada 1926, bahwa kepentingan kaum nasionalis, Islam,
dan Marxis dapat sama dan cocok satu sama lain.


Meski ketiga aliran ini kontradiktif, tidak demikian bagi Bung Karno. Adalah
kenyataan bahwa hasil pemilu pada zaman Demokrasi Liberal itu mencuatkan
tiga aliran besar tersebut. Apalagi, Soekarno melihat ada unsur persamaan:
sama-sama melawan penjajahan, keserakahan, dan penindasan. "Mereka mempunyai
musuh bersama untuk dapat bersatu, yakni Nekolim
(Neokolonialisme-Imperialisme)," katanya.


Perjalanan selanjutnya, ada tanda-tanda semakin berkurangnya kekuatan
tentara ketimbang PKI. Pada 1962, Soekarno memasukkan pentolan PKI Aidit dan
Lukman ke dalam Badan Penasihat Kepemimpinan Nasional, yang punya posisi
sederajat dengan kabinet.


Kaum komunis makin mendapat angin ketika Soekarno menendang ke atas Nasution
menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata, sehingga Nasution tak punya lagi
jalur komando ke pasukan. Sedangkan jabatan Kepala Staf Angkatan Darat yang
ditinggalkan Nasution diserahkan kepada Achmad Yani. Menurut Profesor John
D. Legge, langkah Soekarno ini bermaksud memperbesar perpecahan di tubuh
Angkatan Darat dan mempertajam persaingan antarangkatan. Di samping itu,
sejalan dengan gagasan terus mengobarkan semangat revolusi, 1962, suatu
badan baru dibentuk: Komando Tertinggi Operasi Irian Barat (KOTI). Badan ini
dipimpin Bung Karno untuk memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke dalam
pangkuan republik. Lalu pasukan di bawah komando wilayah Mayor Jenderal
Soeharto menginfiltrasi wilayah yang diduduki Belanda itu. Di panggung
diplomasi, langkah Indonesia rupanya didukung AS.


Persoalan Irian Barat selesai, akhir tahun 1962. Soekarno kontan menyerukan
"Tahun Kemenangan Indonesia", begitu judul pidato 17 Agustus tahun itu.
Namun, di mata Soekarno, masih juga muncul "musuh baru": Federasi Malaysia.
"Suatu bangsa selalu memerlukan musuh," bunyi sebuah pidatonya.


Bermula dari meletusnya pemberontakan di Brunei pada Desember 1962. A.M.
Azahari, ketua Partai Rakyat, partai terbesar di wilayah itu, berniat
membentuk negara merdeka Kalimantan Utara, yang meliputi ketiga wilayah
bekas jajahan Inggris itu. Meski pemberontakan ini tak berumur panjang,
peristiwa itu membangkitkan kecurigaan Soekarno terhadap federasi Malaysia:
pembentukan Malaysia adalah suatu tindakan kekuatan-kekuatan neokolonialisme
yang menjadi bagian dari gerakan mengepung Indonesia.


Pada 8 Januari 1963, Wakil Perdana Menteri I Subandrio mengumumkan
"konfrontasi" terhadap federasi baru itu. "Ganyang Malaysia," teriak
Soekarno dalam resepsi di Istana. Seruan itu menjadi perintah perang.
Konfrontasi meningkat, pasukan Indonesia melakukan penyusupan dan pendaratan
pasukan payung. Belakangan, KOTI diganti badan baru: Kogam atau Komando
Ganyang Malaysia.


Di pentas politik internasional, terutama di kalangan Asia-Afrika, politik
konfrontasi banyak merusak kepemimpinan Indonesia. Di PBB, rekan-rekan
Indonesia sesama Nefo alias New Emerging Forces dari kedua benua ternyata
tidak mendukung langkah Indone sia. Pada Konferensi Nonblok tahun 1964 di
Kairo, yang dihadiri negara yang biasanya menyokong Indonesia, ternyata
negara-negara tersebut malah melancarkan kritik tajam. Bahkan santer
terdengar Malaysia bakal diundang dalam Konferensi Asia-Afrika II yang akan
diselenggarakan di Aljazair--konferensi ini kemudian tak jadi dilaksanakan
karena jatuhnya pemerintahan Ben Bella di Aljazair.


Puncak kemerosotan citra Indonesia di mata internasional adalah sewaktu
meninggalkan keanggotaan PBB, 1965. Ini gara- gara badan dunia itu
mendudukkan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Makin
jelaslah tanda-tanda Indonesia semakin terpencil di kalangan sesama Dunia
Ketiga, makin merosot dari kepemimpinan Asia-Afrika. Buktinya, perayaan satu
dasawarsa Konferensi Bandung, di Jakarta, hanya dihadiri separuh dari 60
negara yang diundang. Itu pun didominasi oleh negara-negara kiri. Makin
santerlah poros Jakarta-Hanoi-Peking- Pyongyang.


Dalam kondisi seperti itu, Soekarno tetap membayangkan barlangsungnya
pertemuan Conefo, Conference of the New Emerging Forces. Harapan Soekarno,
lembaga itu bakal menjadi perkumpulan negara-negara yang menyaingi PBB. Ia
masih mengangankan kepemimpinan Indonesia yang telah memprakarsai Konferensi
Asia- Afrika di Bandung. Obsesinya adalah suara revolusi Indonesia
"mengumandang ke seluruh penjuru dunia".


Untuk mendukung hasratnya, Soekarno menggarap berbagai proyek mercu suar,
sehingga menyingkirkan persoalan ekonomi dalam negeri. Misalnya saja,
Soekarno membangun stadion megah di Senayan sebagai sarana penyelenggaraan
Asian Games IV. Tahun berikutnya, Soekarno menggelar Ganefo, soalnya
Indonesia dikeluarkan dari Komite Olimpiade Internasional. Lalu
bertumbuhanlah tugu peringatan, gedung bertingkat, toko serba ada Sarinah,
juga tugu Monumen Nasional, sebagai etalase kemakmuran negara.


Tapi cerita ekonomi Demokrasi Terpimpin adalah satu cerita tentang
kemandulan pemerintah menghadapi ekspor yang merosot dan inflasi yang
membubung tinggi. Bisa dicatat, sebulan setelah Dekrit Presiden 1959,
Soekarno secara mendadak melakukan sanering terhadap nilai tukar mata uang.
Uang kertas Rp 1.000 dan Rp 500 cuma bernilai sepersepuluhnya. Deposito di
bank yang lebih dari Rp 25.000 dibekukan sampai tinggal 10% dari harga
simpanan, lalu nilai tukar rupiah dipotong sampai hampir seperempat nilai
tukar resmi sebelumnya.


Kebijakan itu cuma mengulur waktu sedikit datangnya defisit anggaran belanja
negara. Jatuhnya ekspor bersambung dengan inflasi yang berkepanjangan.
Harga-harga melonjak tinggi. Uang beredar, yang sebelum tahun 1960 sebanyak
Rp 47,8 biliun, berlipat tiga kali pada 1962.


Dewan Perancang Nasional sebetulnya sudah mengumumkan "Rencana Pembangunan
Semesta Berencana Delapan Tahun" untuk mengembangkan ekonomi. Namun,
kehidupan ekonomi tidak memberikan peluang pada swasta. Pemerintah terlalu
turut campur mengatur ekonomi. Sedangkan penyitaan perusahaan Belanda pada
tahun 1957--kebanyakan manajemennya diserahkan ke perwira tentara--cenderung
memperparah ekonomi.


Bukan Soekarno namanya kalau tidak punya pembelaan. "Terus terang, saya
bukan ahli ekonomi... Saya seorang revolusioner. Perasaan dan pikiran saya
mengenai ekonomi adalah sederhana. Kalau bangsa-bangsa yang hidup di padang
pasir yang kering dan tandus bisa memecahkan persoalan ekonomi, kenapa kita
tidak?" ujarnya.


Tahun 1963, lewat pidatonya, Soekarno meluncurkan "Deklarasi Ekonomi",
Dekon. Tugas pada tingkat revolusi kita sekarang, kata Soekarno, adalah
menghancurkan sisa-sisa ekonomi imperialisme dan feodalisme, dan
memobilisasi seluruh kemampuan nasional untuk menciptakan ekonomi nasional.
Arahnya menjurus ke ekonomi sosialis Indonesia.


Pengumuman Dekon disusul dengan sejumlah peraturan, pada 26 Mei 1963.
Kelihatannya, pemerintah tetap menunjukkan perhatiannya terhadap keadaan
ekonomi. Keluarnya peraturan menyangkut devaluasi, meningkatnya harga,
debirokratisasi, stabilisasi harga, itu sejalan dengan saran Dana Moneter
Internasional dan konsorsium "Panitia Bantuan Pembangunan".


Namun, itulah, politik konfrontasi terhadap Malaysia membuyarkan program
Dekon. Utang luar negeri Indonesia mencapai jumlah US$ 2,4 miliar. Inflasi
tak terkendali lagi, meruyak 600 persen lebih.


Bagaimanapun, Soekarno ternyata lebih mementingkan gejolak yang
terus-menerus, dengan jalan terus meningkatkan revolusi, mengguncangkan adat
kebiasaan lembaga tua, dan mempersiapkan diri melawan musuh-musuh yang tidak
kelihatan. Karenanya, tak mengherankan bila Soekarno terus menekankan
pentingnya semua perumusan revolusinya.


Jadilah Soekarno berkutat dengan slogan-slogan yang ia ciptakan dan
senantiasa ia ulangi bagai jampi-jampi: Manipol, Usdek, Ampera (amanat
penderitaan rakyat), Nefo, Oldefo, Nekolim, Berdikari, Tavip (tahun vivere
pericoloso), Resopim (revolusi, sosialisme, pimpinan nasional). "Revolusi
adalah proses dialektik yang dinamis atau proses dinamika yang dialektis,"
ujarnya.


Dengan begitu, Soekarno mendorong rakyatnya ke arah tugas nation building,
membangun satu bangsa yang bersatu. Hanya saja, tampaknya Soekarno sulit
mengatasi perpecahan besar di antara kekuatan-kekuatan besar yang makin
menyeruak.


Di pihak lain, gerakan "pro-demokrasi" bukannya tidak ada upaya perlawanan
sama sekali. Didorong kekhawatiran terhadap dominasi kaum komunis, pada 1960
sekelompok tokoh Masyumi, PSI, NU, IPKI, dan partai antikomunis lainnya
mendirikan "Liga Demokrasi". Tujuan yang mereka ungkapkan keluar adalah
memprotes pembubaran partai dan menuntut dipertahankannya sistem
parlementer. Tapi, gerakan ini tak berumur panjang karena Soekarno kontan
memberangusnya.


Kemudian, pada tahun 1963, segolongan pengarang dan sastrawan menandatangani
"Manfesto Kebudayaan", yang menekankan pentingnya kebebasan mencipta dan
kebebasan menyatakan pikiran, dan menganggap seni tidak boleh diperalat
untuk tujuan politik. Tapi PKI, dengan Lekranya, menyerang gerakan yang
disebutnya Manikebu itu. "Politik adalah panglima" menjadi seruan populer
kelompok Lekra. Dan April 1964, Soekarno melarang Manifesto Kebudayaan.


Akhir tahun 1964, sebuah organisasi baru lahir, mencoba bermanuver untuk
mengerahkan perasaan anti-PKI: Badan Pendukung Soekarno (BPS). Di antara
pendukungnya adalah Menteri Perdagangan Adam Malik dengan Partai Murbanya,
Duta Besar B.M. Diah, di-backing tokoh-tokoh Angkatan Darat. Namun nasib BPS
sama seperti gerakan sebelumnya, dilarang Soekarno dengan alasan bersifat
memecah belah.


Pasangan Dwitunggal Bung Karno, Bung Hatta, pernah menulis dalam buku saku
Demokrasi Kita, terbit pada 1960. Di situ ia menyebut Bung Karno sebagai
seorang patriot, yang ingin melihat Indonesia adil dan makmur
"selekas-lekasnya". Tapi, Bung Hatta memperingatkan, Bung Karno hanya suka
"memandang garis besarnya saja". Sebab itu, "Soekarno sering mencapai yang
sebaliknya dari yang ditujunya," tulis Bung Hatta.


Bung Hatta benar. Bandul keseimbangan itu telah bergoyang ke kiri. Pada
perayaan ulang tahun PKI ke-45 di Stadion Utama Senayan, Jakarta, 24 Mei
1965, Ketua CC PKI Aidit tampak akrab dengan Presiden Soekarno. Mereka
melambai-lambaikan tangan ke hadapan lautan merah pendukung PKI. Jakarta
marak dengan umbul- umbul dan bendera palu arit. Aidit memamerkan kekuatan
PKI sebagai partai politik terkuat di Indonesia. Katanya, anggota PKI
mencapai tiga juta orang dengan simpatisan 20 juta.


Kondisi negara makin kritis dan penuh kekalutan ketika PKI berupaya keras
mengegolkan gagasan "angkatan kelima". Gagasan tani bersenjata ini didukung
kuat RRC. Soekarno akhirnya berada dalam bahaya kehilangan kontrol atas
permainannya: terjerumus dalam perangkap sendiri. Hingga, di tengah kabar
mengenai penyakit Soekarno, meletuslah upaya kudeta Gerakan 30 September.


Toh, sampai akhirnya ia diturunkan dari jabatannya dalam Sidang Istimewa
MPRS, Soekarno tetap bersikukuh pada gagasannya mengenai Nasakom. Ia malah
menyatakan, kendati kup itu dilakukan "ekstremisme komunis", ia menambahkan,
"Jangan menjurus begitu saja kepada pengutukan terhadap ideologi komunisme."


Bagi Bung Karno, peristiwa Gerakan 30 September, yang disebutnya Gestok
(Gerakan Satu Oktober) itu, datang "sebagai kejutan besar". Ia menyalahkan
peristiwa itu pada tiga sebab: keblinger-nya pimpinan PKI, kelicikan
kekuatan-kekuatan Nekolim, dan "kenyataan adanya orang-orang yang aneh".


Mengenai kemerosotan ekonomi, Bung Karno balik bertanya, "Apakah adil saya
saja yang harus mempertanggungjawabkannya?" Jawaban pidato "Nawaksara" tidak
memuaskan MPRS, yang dipimpin Nasution. Pada Sidang MPRS 7 Maret 1967,
mandat Soekarno ditarik dan dialihkan ke Soeharto.


Bung Karno, Sang Proklamator, Putra Sang Fajar--dan berbagai gelar lain--tak
bisa diselamatkan dalam arus besar Orde Baru. Ia terpuruk dalam akhir
hayatnya yang sepi dan tragis.

mynameishiroko
06-09-2011, 06:54 PM
penjelasan kenapa suharto di akhir kurang memuaskan..hehe, plis jabarkan lebih lengkap dan kenapa nasution seolah ga minat mengambil alih pimpinan?

ichreza
13-09-2011, 12:51 AM
penjelasan kenapa suharto di akhir kurang memuaskan..hehe, plis jabarkan lebih lengkap dan kenapa nasution seolah ga minat mengambil alih pimpinan?

kalo menurut analisis saya, Dalam film G30S, sudah terlihat kalau soeharto terlihat ambisius untuk merebut jabatan Presiden. menurut pengamatan saya, Nasution bukan orang yang gila Jabatan, beliau orang yang lurus. Sudah menjadi skenario CIA untuk menjadikan Soeharto sbg presiden, karena Soeharto bukan org yg benar.

alzurjani
13-09-2011, 05:55 AM
maaf nih ane kurang sepakat dengan analisis nt
sebenarnya intrik awalnya bukan antara Sukarno dan Suharto, justru awal-awalnya Nasution lah yang punya intrik dengan Sukarno. Kedekatan Sukarno dengan Komunis jelas menjadi ancaman pihak angkatan darat terutama masalah angkatan kelima (pihak buruh dan tani dipersenjatai).
Suharto kalo menurut saya hanya right man in the right moment, ketika dia muncul dia berada di waktu yang pas. CMIIW

Akhirnya Sukarno harus merasakan apa yang dulu Sjahrir rasakan,--

1c4ru5
18-09-2011, 10:46 AM
lah gw krg stju pas awal2 ttg partai2 krn tahun 60an bnyk yg dijebloskan dan dibubarkan itu krn adanya dalih penghianatan[ikutan dalam pemberontakkan] sprti DI/TII misalnya
ini jg yg trjdi dgn 2presiden yg dianggap ikutan dan tidak diakui[syariffuin prawira dan assat]

film G30S?jelas itu trmsuk propaganda politik

diblg dekat dgn komunis?kgk jg sih nurut gw
emg dia ckp dekat waktu itu,tp di sisi lain di bgian agama dia jg ckp dkt,tp krn itu pemberontakk2an yg ada membuat partai yg bersangkutan dibubarkan membuat org blg soekarno dkt dgn sisi kiri[komunis] dan menjauhi sisi kanan[agama]
apalagi sisi tgh ny klo bkn nasionalis?gw lbh setuju soekarno ttp di sisi nasionalis waktu itu
krn terbukti dgn konfrotasi malaya-indonesia
di mana soekarno ingin menghancurkan nekolim,dan disni saja sudah terlihat nasionalisnya,yaitu agar negara dan bangsa tidak bahaya ke depan
walau akhirnya gagal krn peristiwa '65 yg susah dikatakan kayak gmn kejadiannya krn bnyk yg dipalsukan
dan buktinya skrg,skrg aja negara yg dlu nya malaya itu skrg mnjd malaysia brunei singapura membuat bangsa dan negara bahaya kan?

nyobaposting
19-09-2011, 03:25 PM
penjelasan kenapa suharto di akhir kurang memuaskan..hehe, plis jabarkan lebih lengkap dan kenapa nasution seolah ga minat mengambil alih pimpinan?

nasution sih kalah set ama bung harto,,, seperti artikel tersebut,,
dia ga punya jalur komando langsung lagi,, sejak dipromosiin jadi KSAB,,

mynameishiroko
22-06-2012, 06:56 PM
kalo menurut analisis saya, Dalam film G30S, sudah terlihat kalau soeharto terlihat ambisius untuk merebut jabatan Presiden. menurut pengamatan saya, Nasution bukan orang yang gila Jabatan, beliau orang yang lurus. Sudah menjadi skenario CIA untuk menjadikan Soeharto sbg presiden, karena Soeharto bukan org yg benar.
terlalu cepat menuduh ah, Soeharto keliatan ga bener kan setelah memegang kekuasaan. untuk menelaah kondisi pada waktu itu, saya pikir kita harus menyingkirkan persepsi siapa yg salah siapa yg benar, sulit membuktikaannya soalnya.

lah gw krg stju pas awal2 ttg partai2 krn tahun 60an bnyk yg dijebloskan dan dibubarkan itu krn adanya dalih penghianatan[ikutan dalam pemberontakkan] sprti DI/TII misalnya
ini jg yg trjdi dgn 2presiden yg dianggap ikutan dan tidak diakui[syariffuin prawira dan assat]

film G30S?jelas itu trmsuk propaganda politik

diblg dekat dgn komunis?kgk jg sih nurut gw
emg dia ckp dekat waktu itu,tp di sisi lain di bgian agama dia jg ckp dkt,tp krn itu pemberontakk2an yg ada membuat partai yg bersangkutan dibubarkan membuat org blg soekarno dkt dgn sisi kiri[komunis] dan menjauhi sisi kanan[agama]
apalagi sisi tgh ny klo bkn nasionalis?gw lbh setuju soekarno ttp di sisi nasionalis waktu itu
krn terbukti dgn konfrotasi malaya-indonesia
di mana soekarno ingin menghancurkan nekolim,dan disni saja sudah terlihat nasionalisnya,yaitu agar negara dan bangsa tidak bahaya ke depan
walau akhirnya gagal krn peristiwa '65 yg susah dikatakan kayak gmn kejadiannya krn bnyk yg dipalsukan
dan buktinya skrg,skrg aja negara yg dlu nya malaya itu skrg mnjd malaysia brunei singapura membuat bangsa dan negara bahaya kan?
saya kurang sepakat. konfrontasi dengan Malay bisa dibilang kesalahan besar Soekarno. Untung saja tidak terjadi perang terbuka. Klo sampe terjadi, bisa jadi negara jajahan lagi kita dihantem persemakmuran Inggris yg mengelilingi negara kita, Malay dan Australia. Belum jika Inggris sendiri ikut turun tangan.

Soekarno jelas sangat dekat dengan PKI, terbukti dengan bantuan persenjataan dari USSR dan China. Belum lagi sikapnya saat membubarkan manikebu, Masyumi dan beberapa parpol serta ormas. Memang kita tak bisa mengatakan Soekarno itu berideologi komunis, namun jelas sekali PKI itu bukan bawahan beliau bahkan mungkin saja PKI yg "menyetir" kebijakan Bung Karno.

nasution sih kalah set ama bung harto,,, seperti artikel tersebut,,
dia ga punya jalur komando langsung lagi,, sejak dipromosiin jadi KSAB,,
se7. Nasution tampaknya masih shock pasca serangan ke rumahnya hingga trauma untuk terlalu jauh berurusan dengan politik. Sementara Soeharto yg mendapati keadaan yg memungkinkan untuk melakukan kup karena posisi Soekarno dan PKI yg sudah dibenci rakyat(terutama agamawan dan mahasiswa)+jenderal sayap kanan (banyak yg gugur dalam g30s).

m1cco
25-06-2012, 10:22 AM
film G30S murni film propaganda soeharto termasuk pembantaian yg dilakukan pasca kejadian G30S semua permainan pihak barat dgn CIA krn Indonesia negeri yg kaya akan SDA dan jg indonesia merupakan negara ke 3 terbesar komunis setelah RRC dan USSR, oleh karena ntu CIA dalam hal nie berusaha untuk menghancurkan kekuasaan komunis yg ada d indonesia krn pihak amerika sedang berperang melawan vietnam dan telah menghabiskan banyak anggaran keuangan negara makanya amerika takut akan adanya perang baru melawan komunis di indonesia, makanya CIA mati2an berusaha untuk menggulingkan kekusaan soekarno dgn coup G30S dan soeharto nantinya yg akan menjadi pengganti krn soeharto jauh lebih "nurut" dr pd soekarno..