PDA

View Full Version : Biography Pak Nyoto: mengenal lebih dekat Tokoh Intelektual sepanjang sejarah Indonesia



ichreza
12-10-2011, 05:45 PM
9655
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Mh_lukman.jpghttp://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/50285_43095256650_5357798_n.jpg
(mirip sekali dengan wapres Boediono yah.....)
http://www.bebekrewel.com/wp-content/uploads/2009/08/boediono-nobita.pnghttp://politikana.com/images/medium/boediono-in-action.jpg

Ia belajar komunisme sejak belia. Bersama Aidit dan Lukman melakoni sejarah yang sama.

KARL Marx, Stalin, Lenin. Nama nama itu akrab sejak Njoto belia. Buku buku karya tokoh revolusioner itu menjadi santapan sehari hari. Padahal ia masih duduk di bangku Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), semacam sekolah menengah pertama di Solo, Jawa Tengah. Buku koleksinya ada yang setebal telapak tangan.

”Buku buku berat berbahasa asing itu dipilih atas kemauannya sendiri, tidak ada yang mengarahkan,” kata Sri Windarti, adik kandung Njoto, awal September lalu. Buku buku tokoh kiri itu dibaca Njoto sehabis belajar.

Budaya membaca kuat tertanam di keluarga itu. Ayahnya, Raden Sosro Hartono, membiasakan anak anaknya gemar membaca dari kecil. Mereka bebas membaca apa saja, asalkan urusan belajar dan sekolah tidak terbengkalai. Njoto bahkan punya kebiasaan membaca di mana mana, meski tengah kumpul bersama keluarga. Selalu saja ada buku atau koran yang ia pegang.

Ketertarikan Njoto akan buku ideologi pergerakan bisa jadi mekar jauh sebelum itu. Sebelum Njoto meneruskan sekolah ke Solo, toko milik Raden Sosro Hartono di Bondowoso, Jawa Timur, kerap kedatangan tamu eks Digulis aktivis gerakan politik yang dibuang Belanda ke Boven Digul, Papua. Raden Sosro sering mengadakan rapat dengan mereka di situ. ”Om om bekas tahanan Digul itu suka menengok saya dan Njoto, lalu mengajak ngobrol,” kata Windarti, kini 80 tahun.

Namun, baik kepada Windarti maupun teman temannya, Njoto tertutup dalam urusan politik. Menurut dia, Njoto belajar politik secara sembunyi sembunyi. Pada masa itu Jepang melarang masyarakat bicara tentang politik. Alhasil, Njoto tidak pernah terlihat seperti aktivis. ”Dia tidak pernah mendiskusikan gerakan politik,” kata Sabar Anantaguna, teman sekelasnya di Solo, yang di sekolah duduk persis di belakang Njoto.

Sabar masih ingat, Njoto tiba tiba menghilang pada saat naik kelas dua. Kepada Windarti, ia pamit pulang ke rumah orang tua di Jember, Jawa Timur. Tapi tidak pernah kembali ke Solo. Usut punya usut, dia malah pergi ke Surabaya, tatkala api revolusi perjuangan tengah membara. ”Mungkin ketika itu ia merasa kemampuan berpolitiknya sudah cukup,” ujar Windarti. Njoto terlibat dalam perebutan senjata Jepang di Surabaya, Bangil, dan Jember.

Hingga kemudian menyembul sepucuk berita: Njoto menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Yogyakarta, wakil PKI Banyuwangi. Usianya 16 tahun, tapi ia mencatut umur lebih tua dua tahun. ”Saya dengar sendiri, saat itu ia masih di bawah umur,” kata almarhum Joesoef Isak, sahabat Njoto, ketika diskusi di kantor Tempo, Agustus lalu.

Ia tinggal di Hotel Merdeka, kawasan Malioboro, bersama sejumlah menteri. Kantor Komite Nasional letaknya tak jauh dari situ. Kabinet Sjahrir baru saja dipindahkan dari Jakarta ke Yogya. Dari Solo, Windarti sempat menemuinya di Yogya. Njoto kerap mengajaknya makan siang.

Di kota ini satu tahun kemudian Njoto bertemu Aidit dan M.H. Lukman.

Saat itu, pemimpin PKI Sardjono, eks Digulis, baru memindahkan kantor pusat PKI di Jalan Boemi 29, Solo, ke Jalan Bintaran, Yogyakarta. Aidit, berkat bimbingan Alimin, yang baru pulang dari Uni Soviet, menjadi anggota Comite Central dalam Kongres PKI Januari 1947. Aidit dan Lukman—keduanya sudah bertemu sejak 1943 di Menteng 31, sarang pemuda aktivis kemerdekaan—kemudian tinggal di Yogya. Mereka menghidupkan majalah dwibulanan Bintang Merah.

Sejak itu Aidit, Njoto, Lukman menjadi akrab. Saat KNIP bersidang di Malang pada Maret 1947, Aidit terpilih menjadi Ketua Fraksi PKI, Njoto memimpin Badan Pekerja KNIP.

Foto Njoto berpidato di Malang terpampang di sebuah koran. Sabar terperanjat. ”Saya baru sadar bahwa ia seorang pemimpin,” kata Sabar, yang belakangan bergiat di Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Pria 82 tahun itu lantas teringat cerita Sudarnanto, kawan sekolah di Solo, yang pernah menyaksikan bahwa di kamar Njoto terpampang foto tokoh komunis. Darah aktivis pemuda berkacamata tebal itu, kata Sabar, menetes dari ayahnya. ”Karakter Njoto kebetulan sama seperti Ayah,” Windarti menambahkan.

Njoto bersama Aidit dan Lukman kemudian masuk Komisi Penterjemah PKI pada awal 1948, yang tugasnya menerjemahkan Manifes Partai Komunis, karya Karl Marx dan Frederich Engels.

Pada Agustus 1948, tiga serangkai ini sama sama jadi anggota Comite Central PKI. Aidit mengurus bidang agraria, Lukman di Sekretariat Agitasi dan Propaganda, sedangkan Njoto menjalin relasi dengan badan badan perwakilan.

Hingga pecahlah geger Madiun, 19 September 1948.

Partai limbung, tercerai berai. Aidit, Njoto, Lukman bagaikan The Three Musketeers. Mereka muncul menjadi tulang punggung partai. Ketiganya menghidupkan partai dan bisa membuat partai lebih besar. Mereka kemudian dikenal sebagai trisula PKI.

Aidit sempat tertangkap, tapi dibebaskan karena tak ada yang mengenalnya. Ibarruri Putri Alam, putri sulung Aidit, melukiskan bahwa ayahnya bisa lolos ke Jakarta dengan menyamar menjadi pedagang Cina. Njoto dan Lukman kemudian menyusul ke Jakarta. Papan nama PKI dari kayu jati mereka boyong dari Yogya ke Jakarta.

Di Jakarta trio Aidit, Lukman, Njoto menyantap asam garam pergerakan. Mereka menggodok orientasi partai. Terbunuhnya banyak kader dalam peristiwa Madiun membuat mereka mandiri. ”Mereka jadi independen karena tak punya lagi tempat bertanya,” kata almarhum Murad Aidit, dalam bukunya, Aidit Sang Legenda.

Tiga serangkai diam diam memperluas jaringan PKI di Jakarta dengan membentuk Onder Seksi Comite di tingkat kecamatan. Adapun organisasi dijalankan lewat sistem komisariat di komite sentral. Situasinya sulit karena hampir setiap kabinet alergi komunisme.

Sampai sampai trio Aidit Lukman Njoto harus bersembunyi dengan menyamar. Aidit dan Lukman bahkan pernah disiarkan pergi ke Cina pada 1949. Padahal itu bualan belaka untuk mengecoh pengejaran. Ada yang bilang sesungguhnya mereka ke Medan. Ada yang bilang ke Jakarta. ”Mereka sering menginap di rumah seorang kawan di Kemayoran,” tulis sejarawan Prancis, Jacques Leclerc, dalam Aidit dan Partai pada Tahun 1950.

Dalam situasi serba repot itu, Aidit dan Lukman justru nekat menerbitkan Bintang Merah pada 15 Agustus 1950. Dua pekan sekali mereka meluncurkan stensilan Suara Rakyat, embrio Harian Rakjat yang menjadi koran terbesar dengan oplah 55 ribu per hari. Njoto bergabung pada Januari 1951.

Dua tahun kemudian tiga sahabat kelompok Bintang Merah ini memimpin partai. Aidit menjadi Sekretaris Jenderal, Lukman Wakil Sekjen I, dan Njoto Wakil Sekjen II (jabatan ini diganti menjadi ketua dan wakil ketua pada 1959).

Usia mereka saat itu jauh lebih muda dari pimpinan partai lain di Indonesia, bahkan setengah usia daripada pemimpin partai komunis negara lain. Bambang Sindhu dalam Harian Minggu terbitan Mei 1954 menulis, keadaanlah yang menghendaki tenaga tenaga muda yang militan tampil ke permukaan. ”Orang orang tua, pemimpin tua, biarlah di samping saja,” tulis Bambang. ”Bila perlu, malah ditinggal di belakang....”

Sebagai ketua, Aidit bertanggung jawab terhadap politik secara umum. Lukman memimpin Front Persatuan. Urusan agitasi dan propaganda diemban Njoto. Tak cuma organisasi, untuk meluaskan jaringan mereka juga mendirikan sekolah, dari tingkat dasar sampai universitas.

Usaha itu berbuah. Dalam Pemilihan Umum 1955, Partai Komu nis menduduki urutan keempat.

Persahabatan ketiganya berlanjut hingga Njoto menempati rumah di Jalan Malang, Menteng, Jakarta. Aidit dan Lukman sering datang dan mengadakan rapat di rumah itu. ”Kadang ngobrol di ruang tamu, kadang masuk ke kamar kerja liat liat koleksi buku,” kata Windarti. Tempe goreng dan nasi rawon adalah hidangan yang biasa disajikan Soetarni, istri Njoto.

Tiga serangkai itu juga pergi bersama sama bila ada pameran lukisan. Lukman selalu lebih dulu menjemput Njoto. ”Saya hanya ikut, tidak mengerti mereka ngomong apa,” ujar Windarti.

Aidit dan Njoto, kata Windarti, tipikal sosok yang serius, terutama dalam urusan pekerjaan. Sedangkan Lukman lebih supel dan suka guyon. Lukman, kata Iramani—adik bungsu Njoto—bahkan suka menawarinya pisang goreng.

sumber: http://www.facebook.com/note.php?note_id=184053675545

ichreza
12-10-2011, 05:48 PM
Njoto tidak terlibat G 30 S

Ia tak tahu Gerakan 30 September. Menjelang insiden, disingkirkan dari partai.

BOGOR, 6 Oktober 1965. Hampir sepekan setelah peristiwa penculikan enam jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menggegerkan Jakarta. Presiden Soekarno memanggil semua menteri Kabinet Dwikora dan menggelar rapat mendadak di Istana Bogor.

Sekitar empat puluh menteri hadir ketika itu. Hampir semuanya berpakaian putih putih seragam para pembantu Presiden kala itu. Pengamanan mereka amat ketat, sebagian datang dengan dikawal panser tentara.

Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Omar Dhani yang belakangan dipenjara karena dituduh terlibat Gerakan 30 September tampak hadir. Adapun Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution tak ada. Dia salah satu target operasi Cakrabirawa yang lolos sepekan sebelumnya. Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia Dipa Nusantara Aidit juga tidak kelihatan di antara peserta rapat. Sedangkan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto justru muncul. Suasana tegang. Setiap orang tampak waswas dan curiga satu sama lain.

Soekarno lalu membuka sidang. Pada kesempatan pertama, dia meminta Menteri Negara dan Wakil Ketua II Comite Central PKI Njoto bicara. ”Saudara Njoto, kamu punya statement untuk disampaikan? Silakan,” kata Soekarno, seperti dikutip Menteri Transmigrasi Mochamad Achadi kepada Tempo pada 2003. Ia adalah salah satu peserta rapat.

Njoto mengeluarkan secarik kertas berisi tulisan tangan dan mulai bicara. ”PKI tidak bertanggung jawab atas peristiwa G30S,” katanya tegas. ”Kejadian itu adalah masalah internal Angkatan Darat.” Pernyataannya singkat saja.

Soekarno lalu bicara. Sang Bung Besar menegaskan bahwa peristiwa 30 September itu adalah hal biasa dalam perjalanan sejarah bangsa. ”Selalu ada peruncingan peruncingan kekuatan. Kalau Darul Islam merupakan peruncingan kanan, PRRI/Permesta peruncingan nasionalis, maka ini peruncingan kiri,” kata Soekarno.

Presiden juga menyebut bahwa peristiwa G30S hanyalah tonggak kecil dalam perjalanan revolusi Indonesia. ” een rimpeltje in de oceaan…,” katanya. Hanya sebuah riak di tengah samudra.

l l l

PAGI sebelum rapat, M.H. Lukman, Menteri Negara dan Wakil Ketua I Comite Central PKI, menjemput Njoto di rumahnya, Jalan Malang 22, Menteng, Jakarta Pusat. Njoto bergegas menyongsong kameradnya, yang baru keluar dari mobil dinas menteri bermerek Dodge Dart, dan langsung bertanya, ”Apa sebetulnya yang terjadi?” Lukman menggeleng, ”Saya juga tak tahu.”

Pada saat insiden penculikan dan pembunuhan para jenderal terjadi enam hari sebelumnya, Njoto sedang berada di Medan, Sumatera Utara, ikut kunjungan kerja Wakil Perdana Menteri I Soebandrio. Hal pertama yang dia lakukan setibanya kembali ke Ibu Kota adalah mengungsikan keluarganya keluar dari rumah dinas di Menteng.

Gerakan 30 September memang direncanakan tanpa sepengetahuan Njoto. John Roosa, sejarawan University of British Columbia, Kanada, dalam bukunya, Dalih Pembunuhan Massal, menulis bagaimana Pemimpin Redaksi Harian Rakjat itu sudah lama dijauhkan dari pengambilan keputusan penting di dalam Politbiro PKI.

Dia mengutip catatan yang dibuat panitera Politbiro PKI, Iskandar Subekti. ”Dalam semua diskusi, kawan Njoto dengan sadar tidak diikutsertakan oleh kawan Aidit, dengan pertimbangan ideologis,” ia mencatat. Aidit, menurut Subekti, menganggap Njoto lebih Soekarnois ketimbang komunis. Catatan lain menyebutkan bahwa Njoto saat itu lebih condong pada poros komunis Uni Soviet, bertentangan dengan Aidit yang merapat pada poros Peking.

Dalam sebuah wawancara dengan koran Jepang, Asahi Shimbun, pada 2 Desember 1965, Njoto mempertanyakan dasar logika Gerakan 30 September. ”Apakah premis Letkol Untung tentang adanya Dewan Jenderal membenarkan adanya suatu coup d’etat?” katanya.

Tidak hanya Njoto, umumnya anggota Comite Central PKI juga tidak tahu Gerakan 30 September. Dalam pleidoinya di Mahkamah Militer Luar Biasa yang dibacakan pada 1972, Iskandar Subekti menjelaskan bahwa rapat Politbiro PKI pada Agustus 1965 hanya memutuskan akan memberikan ”dukungan politis” kepada sebuah aksi militer yang dirancang ”sejumlah perwira progresif”. Pada akhir Agustus, keputusan Politbiro itu disampaikan kepada Comite Central PKI. Aidit memimpin sendiri rapat itu. ”Tidak ada diskusi,” kata Subekti.

Dalam pleidoinya, Subekti menjelaskan partai tidak pernah memberikan dukungan fisik atas Gerakan 30 September. Partai hanya akan membela perjuangan itu melalui pemberitaan pers dan sidang sidang pemerintah. ”Itu sikap politik yang wajar dan biasa, berhubungan dengan perkembangan situasi dan garis politik PKI saat itu,” tulisnya.

Garis politik itulah yang diikuti Harian Rakjat, edisi Sabtu, 2 Oktober 1965. Koran yang dipimpin Njoto itu terbit sehari setelah Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah melarang semua media terbit, kecuali harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha—dua koran yang berafiliasi dengan TNI AD. Judul kepala berita Harian Rakjat dicetak besar besar, ”Letkol Untung, Komandan Bataljon Tjakrabirawa, Menjelamatkan Presiden dan RI dari Kup Dewan Djendral”. Di bawahnya, ada subjudul: ”Gerakan 30 September Semata mata Gerakan dalam AD”.

Meski mendukung, Tajuk Rencana Harian Rakjat hari itu justru mengambil jarak dengan Gerakan 30 September. ”Kita rakyat memahami betul apa yang dikemukakan oleh Letkol Untung dalam melakukan gerakannya yang patriotik itu,” tulis editorial harian itu. ”Tapi bagaimanapun juga persoalan tersebut adalah persoalan intern AD.”

Meski terkesan hati hati, pernyataan itu terasa menantang karena dirilis pada saat tentara sudah melarang penerbitan semua media. Apalagi, saat itu pasukan TNI AD sudah mengepung Halim Perdanakusuma dan melumpuhkan pasukan pendukung Gerakan 30 September yang tersisa. Njoto dan redaksi Harian Rakjat tampaknya tidak paham dan tidak menduga akan ada perkembangan politik yang amat drastis pada hari hari pertama setelah Gerakan 30 September.

Ada satu hal lagi yang menguatkan dugaan Njoto tidak terlibat Gerakan 30 September. Dalam sebuah diskusi di Tempo, akhir Agustus lalu, kawan dekat Njoto, bekas Pemimpin Redaksi Harian Merdeka Joesoef Isak, membeberkan fakta bahwa Njoto sejak 1964 sudah diberhentikan dari semua jabatan fungsional di partainya. ”Dia diam saja, semua dia pikul, seakan akan dia ikut (Gerakan 30 September),” kata Joesoef.

l l l

Rapat Kabinet Dwikora di Istana Bogor, 6 Oktober 1965. Seusai sidang, semua menteri bergegas pulang. Jurnalis Harian Rakjat, Amarzan Ismail Hamid, yang hadir saat itu, mengaku melihat Presiden Soekarno berbincang sebentar dengan Njoto, sebelum masuk ke Istana. ”Itulah terakhir kali saya melihat Bung Njoto,” katanya pekan lalu.

Di halaman Istana, seorang Menteri Negara, Kolonel Polisi Boegi Sumpeno, sempat mengajak Njoto pulang bersama ke Jakarta, dikawal panser. ”Ikut rombongan saya saja,” kata Boegi menawarkan. Njoto tersenyum dan menolak.

sumber: http://www.facebook.com/note.php?note_id=184054350545

ichreza
12-10-2011, 05:51 PM
Bogor, 6 Oktober 1965. Negara genting. Rabu pagi itu Bung Karno menelepon semua menteri supaya menghadiri sidang Kabinet Dwikora di Istana Bogor. Inilah rapat kabinet pertama yang diadakan Presiden setelah peristiwa G30S meletus. Sepekan baru berlalu sejak tujuh perwira tinggi TNI tewas dibunuh di Lubang Buaya. Jakarta diliputi pertanyaan besar: apa yang sesungguhnya terjadi? Betulkah Partai Komunis Indonesia terlibat? Betulkah Bung Karno melindungi PKI?

Semua menteri segera bergegas ke Bogor. Perjalanan dua jam ditempuh para menteri dengan mobil dinas mereka. Beberapa di antaranya bahkan dikawal panser militer. Dua orang yang juga meluncur ke Bogor adalah Nyoto dan M.H. Lukman—keduanya menteri negara yang juga pengurus teras PKI, partai yang dituding tentara berada di belakang prahara G30S. Ketua PKI, D.N. Aidit, yang juga salah satu menteri, telah hengkang ke Solo pada 1 Oktober pagi.

Sidang sendiri baru dimulai menjelang siang. "Ada sekitar empat puluh menteri hadir," kata Mohamad Achadi, mantan Menteri Transmigrasi Kabinet Dwikora, yang juga hadir di Istana Bogor. Termasuk di sana adalah Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Omar Dhani dan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Menteri Koordinator Hankam, Jenderal A.H. Nasution, tak hadir. Suasana tegang. Achadi, kini 72 tahun, masih ingat setiap orang di ruangan itu saling waswas dan curiga satu sama lain.

Tak lama kemudian, Sukarno membuka sidang. Ia lalu memberi kesempatan kepada Nyoto sebagai Wakil Ketua II PKI untuk bicara. "Saudara Nyoto, kamu punya statement untuk disampaikan, silakan," ucap Sukarno seperti ditirukan Achadi. Ada dugaan Sukarno mempersilakan Nyoto bicara—bukan Lukman, yang juga adalah Wakil Ketua I PKI—karena Sukarno merasa dekat dengan Nyoto. Selain menteri, Nyoto adalah orang yang kerap menulis naskah pidato untuk Presiden.

Nyoto lalu mengeluarkan secarik kertas berisi tulisan tangan. Ia kemudian menyatakan bahwa PKI tidak bertanggung jawab atas peristiwa berdarah G30S. "Kejadian itu adalah masalah internal Angkatan Darat," kata Nyoto, seperti ditirukan Setiadi Reksoprodjo, mantan Menteri Listrik dan Energi Kabinet Dwikora, kepada TEMPO.

Usai pernyataan Nyoto, Sukarno menyambung dengan pidato pendek. "Tak lebih dari 30 menit," ujar Achadi, yang pernah mendekam dalam penjara Orde Baru selama 12 tahun. Sumber lain menyebutkan rapat itu berlangsung lima setengah jam. Isi pidato Sukarno, menurut Achadi, adalah pembelaan Presiden bahwa tragedi ini adalah hal biasa dalam perjalanan sejarah bangsa.

"Selalu ada peruncingan-peruncingan kekuatan. Kalau Darul Islam merupakan peruncingan kanan, Permesta peruncingan nasionalis, maka ini peruncingan kiri," tutur Sukarno. Pada bagian lain, Sukarno menyebutkan peristiwa G30S hanyalah riak kecil dalam revolusi Indonesia. "Jika benar G30S didalangi PKI, tentu PKI bertindak kekanak-kanakan," kata Bung Karno. Ucapan ini pernah pula dikatakan Bung Karno pasca-pemberontakan PKI di Madiun, 1948.

Tak seperti pidato-pidato Bung Karno lainnya yang rapi didokumentasi oleh Sekretaris Negara dan Arsip Nasional, pidato 6 Oktober itu tak berbekas. "Saya sudah berusaha mencari ke Arsip Nasional dan Sekneg, dan tidak ditemukan," ujar sejarawan Asvi Warman Adam.

Dua buku Revolusi Belum Selesai, yang memuat pidato Bung Karno pasca 30 September 1965, tak memuatnya. Di sana pidato Bung Karno yang disusun secara kronologis melompat dari pidato tanggal 3 Oktober 1965 langsung ke pidato 10 Oktober 1965. Asvi, mengutip seorang bekas menteri Kabinet Dwikora, menduga naskah itu sengaja dihilangkan karena memuat "pembelaan" Nyoto.

Betulkah? Tak jelas. Amarzan Loebis, wartawan senior yang hadir di Istana Bogor pada saat itu, mengakui bahwa Nyoto memang menyampaikan pidato pendek untuk menjelaskan posisi PKI dalam tragedi G30S. Sukarno berkali-kali pula menyebut nama Nyoto untuk mendapatkan pembenaran tentang pandangan Presiden terhadap G30S. "Sukarno menunjuk Nyoto dan bilang, masa orang seperti ini mau berontak," kata Amarzan.

Sebelum berangkat ke Bogor, Lukman sempat mampir ke rumah Nyoto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di sana mereka saling menyatakan tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. "Mereka berpelukan hanya dua meter dari hadapan saya," kata Amarzan Loebis lagi (lihat, Sang Orator di Senja Masa).

Sayangnya, tak ada dokumentasi yang bisa menjelaskan drama dalam rapat di Istana Bogor itu dengan lengkap. Saat itu memang beberapa wartawan Istana datang meliput. Tapi tak semua berani menuliskannya di koran. Maklum saja, saat itu semua media tiarap di bawah bayang-bayang kekuasaan Angkatan Darat. "Padahal sidang itu penting karena merupakan pertemuan resmi Nyoto dengan Sukarno," kata Achadi.

TEMPO, yang berusaha menelusuri keberadaan dokumen itu, tak mendapatkan hasil yang memuaskan. Laporan wartawan Radio Republik Indonesia, Darmo Sugondo (alm.), yang hadir dalam rapat itu, tak jelas keberadaannya. RRI hanya menyimpan dokumen mereka periode lima tahun terakhir.

Satu-satunya media yang memuat secuil berita tentang rapat bersejarah itu adalah Kompas edisi 7 Oktober 1965. Berita ini dibuat berdasarkan keterangan pers usai sidang yang dibacakan Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio.

Kompas menuliskannya dalam tiga kolom pendek. Bukan notulensi lengkap pidato Bung Karno, melainkan garis besarnya saja. Di antaranya, Bung Karno mengutuk pembunuhan buas G30S dan pelakunya. Presiden juga mengatakan tidak membenarkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. Ia juga menegaskan hanya dirinyalah satu-satunya orang yang berwenang mendemisionerkan Kabinet Dwikora.

Seperti keterangan Achadi, laporan Kompas itu juga menegaskan penjelasan Bung Karno bahwa peristiwa G30S adalah bagian dari rangkaian revolusi Indonesia yang belum selesai. "Supaya rakyat Indonesia tidak pecah dan menyeret munculnya nekolim (neokolonialisme dan imperialisme) baru, supaya rakyat Indonesia tidak diadu-domba dan dikemudikan oleh perasaan dendam, insya Allah saya (akan) mencari penjelasan politik yang adil demi keselamatan revolusi Indonesia," tutur Sukarno.

Apa penjelasan politik itu? Menurut Amarzan, dalam pertemuan yang lain, Bung Karno pernah menyebut akan membubarkan PKI, mengadili semua orang PKI yang terlibat dalam G30S, dan membentuk partai baru untuk menampung sisa-sisa PKI yang tidak terlibat. "Partai baru itu dasarnya adalah Sukarnoisme dan akan dipimpin oleh Nyoto," kata Amarzan. Sukarno tampaknya sudah patah arang terhadap D.N. Aidit, yang secara tersirat pernah ditudingnya sebagai pimpinan PKI yang keblinger. "Saat menerima delegasi sebuah organisasi pemuda nasionalis, dekat menjelang G30S, Bung Karno pernah bilang, 'Aidit itu makin kurang ajar. Nanti saya hajar dia'," kata Amarzan lagi.

Tapi sejarah tinggal sejarah. Nyoto, seperti juga D.N. Aidit dan Sukarno, tak pernah bisa menjelaskan sejarah dalam versi mereka. Pidato si Bung Besar bahkan tak bisa dibaca publik hingga buku Revolusi Belum Selesai ini diterbitkan. Tak semuanya lengkap: pidato 6 Oktober 1965 kini tetap jadi misteri.

sumber:http://www.facebook.com/note.php?note_id=413676000545

smkosasih
14-10-2011, 07:52 AM
gw sempat berfikir apa benar yg membunuh jendral2 besar itu PKI...:fufufu:
apakah ini sebuah konspirasi kapitalis.
:hahai:

rrcholic
17-10-2011, 01:07 PM
gw sempat berfikir apa benar yg membunuh jendral2 besar itu PKI...:fufufu:
apakah ini sebuah konspirasi kapitalis.
:hahai:

klo soal ini kan udah d bahas dngan jelas bung.. dalang dari pmbunuhan Jendral" ini ya Mr. Soeharto yg notabene TKI wkt itu...

pemutar balikan fakta oleh beliau emang sangat rapih dan mulus, krn smua sakti" kunci dr gerakan itu mati terbunuh, baik Jendral", maupun orang" TKI itu sndiri